Jaringan Kurikulum Ter(Di)abaikan

Terdapat aktifitas-aktifitas kerja sama antarsekolah, sekolah dengan perguruan tinggi, sekolah dengan LPMP atau sekolah dengan instansi lainnya, namun secara formal di hampir seluruh kabupaten/kota propinsi jawa Timur belum terbentuk Tim Jaringan Kurikulum. Secara embrio terdapat pola-pola Tim Jaringan Kurikulum, tapi tidak terkoordinasi dan tidak memiliki sistem terukur.

Tim Jaringan Kurikulum yang kini memasuki usia ke 19 tahun dilahirkan tahun 1991 ternyata masih banyak mengalami kendali dalam pembentukkannya. Tim Jaringan Kurikulum yang dirancang sebagai back-up system Puskur (Pusat Kurikulum) dalam menghadapi implementasi kurikulum sekolah yang pada waktu itu pengembangannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Menurut Sukmadinata (2001:4) kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi, serta proses pendidikan. Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.
Sementara itu menurut Suhadi (2006) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang notabene merupakan salah satu pembaharuan kurikulum, disikapi secara kurang bijaksana oleh sebagian pelaku pendidikan. Diantaranya, masih banyak dijumpai adanya anggapan KTSP adalah kurikulum baru yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Sebagai konsekuensinya implementasi kurikulum yang berlaku sebelumnya harus pula dibenahi atau dirombak. Anggapan inilah yang menimbulkan sikap apriori dan penolakan secara psikologis terhadap perubahan.
Pembentukan Tim Jaringan Kurikulum di setiap daerah merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih untuk mengatasi keberagaman kemampuan dan meningkatkan akselerasi penyusunan kurikulum di daerah. Adanya Tim Jaringan Kurikulum di setiap daerah diharapkan mampu membantu Pusat Kurikulum dan khususnya pihak dinas pendidikan setempat serta sekolah/madrasah dalam rangka pengembangan kurikulum (baca: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP).
Secara umum keberadaan jaringan kurikulum kabupaten/kota di hampir seluruh propinsi Jawa Timur sebagai berikut. Pertama memang sekolah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pertukaran informasi dengan sekolah-sekolah sejenis, kantor dinas pendidikan nasional, dan perguruan tinggi. Terdapat juga pertukaran narasumber dengan beberapa sekolah, terutama program-program ekstrakurikuler. Program pendampingan minim dilakukan oleh institusi lain, terutama dinas pendidikan dan perguruan tinggi (PT), walaupun ada kerja sama antarsekolah atau institusi lain diluar dinas pendidikan dan PT. Secara embrio terdapat pola-pola jaringan kurikulum, tapi tidak terkoordinasi. Tim Jaringan Kurikulum tidak pernah dibentuk di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Kedua, pelaksanaan jaringan kurikulum meliputi tugas-tugas yang dijalankan oleh beberapa institusi di bawah struktur walikota. Sesuai aturan seharusnya Bappeda kabupaten/kota bertugas memfasilitasi kegiatan Tim Jaringan Kurikulum dan memasukkannya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan pendidikan di daerah. Tapi hal ini belum dilakukan oleh Bappeda di hampir semua wilayah Jawa Timur. Dinas Pendidikan Kabupaten/kota memang memerankan diri sebagai pembina, memberikan pengarahan, tetapi tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pembentukan Tim Jaringan Kurikulum. Selain itu tidak ada dukungan dana, dukungan sarana dan prasarana untuk pembentukan jaringan kurikulum.

Ketiga, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang seharusnya optimal dalam intensitas sebagai lembaga yang memberikan pendampingan dalam pengembangan kurikulum yang sinergis, ternyata tidak banyak memberikan pengaruh terhadap pembentukan Tim Jaringan Kurikulum.
Keempat, forum seperti MKKS/M, MGMP, dan KKG memang relatih cukup baik menjadi saluran komunikasi antarsekolah. Biasanya persoalan-persoalan seputar persekolahan menjadi pembicaraan hangat pada forum-forum tersebut. Tapi memang daya dorong forum-forum tersebut relatif lemah, terutama berkaitan dengan persoalan yang berhubungan dengan kebijakan. Semestinya memang pada level-level kebijakan tersebut pemerintah kota mengambil alih persoalan. Tapi tentu saja banyak persoalan yang menjadikan jaringan kurikulum ini belum banyak terdengar keberadaannya.
Walaupun sebenarnya aktifitas banyak dilakukan, tetapi bukan dalam konteks kerja-kerja jaringan, melainkan kerja masing-masing sekolah. Kegiatan lokakarya, seminar, pelatihan, penataran, studi banding, dan penelitian, dan pengembangan dalam beberapa bagian melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain yang terkait tapi dalam konteks pertukaran ide, pengalaman, dan informasi antarsekolah atau antarinstitusi pendidikan lainnya. Sementara itu kegiatan berupa: pendampingan pengembangan KTSP, layanan teknis, layanan konsultasi, pemantauan kurikulum, evaluasi kurikulum, dan penyempurnaan kurikulum belum pernah ada dalam kerangka kerja sama antarsekolah atau antarinstitusi pendidikan lainnya.

Apa yang dapat dilakukan menghadapai persoalan jaringan kurikulum di Jawa Timur tersebut. Penguatan peran institusi Bapedda, PPPG, perguruan tinggi, MKKS/M, MGMP, KKG, dan organisasi profesi dalam menampung informasi dari sekolah. Pengembangan peran komite sekolah dalam kedudukannya sebagai mitra sekolah dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, mengidentifikasi kebutuhan lokal, mengidentifikasi keunggulan lokal, mengakomodasi kebutuhan untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan mengakomodasi keunggulan lokal untuk pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Selain itu perlu juga pembentukan Tim Jaringan KTSP dilanjutkan dengan pembuatan program kerja, yang sebenarnya aktifitasnya sudah dilakukan. Pembentukan Tim Jaringan KTSP akan memperkuat kerja-kerja jaringan.

Media Pengajaran berbentuk Video lebih dapat menjalin interaksi dalam pengajaran matematika SMP dan SMA.

Berikut Program burung bernyanyi untuk mendengarkan musik. Klik Burung Bernyanyi

Read More

Cengkeraman Liberalisasi Pendidikan

Pembiayaan pendidikan Indonesia memiliki sejarah panjang, sepanjang keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara. Sejarah pembiayaan pendidikan Indonesia dapat dilacak dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Secara diaspora pembiayaan pendidikan dapat dilacak jauh sebelum masa kemerdekaan, masa terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara. Masa-masa kerajaan Hindu dan Budha di Indonesia dikenal berbagai pusat pendidikan, Sriwijaya dan Majapahit memiliki sistem pendidikan yang bahkan menjadi magnet sehingga didatangi pelajar dari luar negeri.

Masa kerajaan Islam pendidikan bercorak pesantren menjadi salah satu lokomotif perubahan sosial masyarakat. Kerajaan Demak, Ternate, Tidore, Samudera Pasai, dan Mataram Islam pada masanya merupakan kerajaan yang bercorak Islam dan kebanyakan pemimpinnya merupakan produk pendidikan ala Islam, pesantren. Pendudukan Belanda dan Jepang (termasuk Inggris dan Portugal) juga memberikan warna pada tahap-tahap konsolidasi pendidikan Indonesia. Tilaar (1995:3) menyatakan bahwa tumbuhnya pendidikan nasional bersama-sama dengan bangkitnya rasa nasional bangsa Indonesia, praktek pendidikan kolonial yang dengan jelas ingin memperbodoh rakyat Indonesia, dan pendidikan pada masa pemerintahan militerisme Jepang. Ketiga episode pendidikan nasional tersebut masing-masing memberi warna terhadap tumbuhnya pendidikan nasional sejak proklamai kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Perubahan dan pembentukan identitas pembiayaan pendidikan Indonesia, seperti dikemukakan di atas, menyesuaikan semangat jamannya. Pembiayaan pendidikan mulai terintegrasi selepas terbentuknya negara Indonesia. Departemen yang menangani pendidikan khusus dibentuk, awal terbentuknya departemen ini menjadi alat integrasi pembiayaan pendidikan secara nasional. Ki Hadjar Dewantara yang menjadi menteri Departemen Pendidikan-nya banyak memberikan warna bagi perjalanan pendidikan, khususnya pembiayaan pendidikan, Indonesia pada masa-masa selanjutnya.

Peran negara selepas terbentuknya negara Indonesia dan Departemen Pendidikan mulai tampak dalam kehidupan bermasyarakat. Dinamika masyarakat dalam pembiayaan pendidikan mulai dapat dipilah antara negara sebagai penyelenggara pendidikan dan masyarakat sebagai salah satu unsur penopangnya. Berbeda pada masa sebelum kemerdekaan, dimana pendidikan menjadi tanggung jawab rakyat secara utuh. Respon dan dinamika rakyat terhadap pembiayaan pendidikan Indonesia setiap masanya berbeda. Arus kebijakan negara membawa implikasi terhadap pembiayaan pendidikan Indonesia, termasuk didalamnya arus perubahan dunia juga tidak sedikit membawa dampak tidak sedikit terhadap pembiayaan pendidikan Indonesia.

Pembiayaan pendidikan yang dinamis seperti diungkapkan di atas memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor ekonomi. Pengaruh sistem pembiayaan pendidikan dapat dilacak melalui tingkat, struktur, dan sifat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi oleh Goulet (Todaro, 1994:142) memiliki tiga inti, yaitu kebutuhan pangan yang berkelanjutan (life sustenance), harga diri (self-esteem), dan kemerdekaan (freedom). Makna dari pertumbuhan ekonomi tersebut, dilihat dari sektor pembiayaan pendidikan berupa: (a) apakah taraf pendidikan masyarakat Indonesia telah terdapat perbaikan dalam tingkat dan kualitas pendidikan?; (b) apakah pembiayaan pendidikani itu telah mengangkat derajat dan martabat manusia Indonesia sebagai pribadi atau kelompok masyarakat secara keseluruhan baik antara mereka sendiri maupun dalam hubungannya dengan bangsa atau negara lain?; dan (c) apakah pembiayaan pendidikan itu telah memperluas keanekaragaman pilihan manusia Indonesia dan membebaskan mereka dari belenggu ketergantungan pada pihak luar dan dari perbudakan intern pada orang lain atau lembaga-lembaga tertentu, ataukah kemajuan itu hanya merupakan suatu bentuk pengantian ketergantungan?
Secara spesifik pembiayaan pendidikan memiliki dampak perluasan Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi, ketidakadilan, dan kemiskinan. Pengaruh sebaliknya dari dampak pembiayaan pendidikan oleh Todaro (1994:414) disebabkan karena sasaran pokok
pembangunannya adalah memaksimalkan peningkatan angka pertumbuhan. Akibatnya, pengaruh pendidikan atas distribusi pendapatan dan penanggulangan kemiskinan absolut banyak diaaikan. Silang sengkarut sistem pendidikan di negara-negara sedang berkembang justru meningkatkan dan bukannya menurunkan ketidakadilan pendapatan. Saling keterkaitan antara negara-negara lain juga memiliki implikasi terhadap persoalan ini, terutama arus deras globalisasi dan munculnya teknologi-teknologi baru.

Teknologi baru – mikroelektronik, komputer, telekomunikasi, materi buatan, robotik, dan bioteknologi – saling berinteraksi secara sinergi untuk mendukung pembentukan masyarakat dengan sistem ekonomi baru yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya (Zuhal, 2003:3). Perubahan struktur ekonomi dunia, mau tidak mau menjadikan perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia tidak bisa melepaskan diri terhadap situasi itu, termasuk pendidikan sebagai transmisinya. Maka, memahami ilmu pengetahuan Indonesia harus mengkaitkannya dengan situasi global (Dawam Raharjo, 1982:12). Situasi global yang didalamnya bertumpuk berbagai kepentingan dan didalamnya penuh pergulatan. Todaro (1994:43) menyatakan bahwa kehidupan ekonomi di negara-negara sedang berkembang tidak dapat dihindarkan dari keterikatannya dengan kehidupan sosial, politi, dan kebudayaan, sehingga sistem sosial di suatu negara berkaitan erat dengan sistem sosial dunia secara keseluruhan: yakni pengorganisasian dan pengaturan perilaku ekonomi secara global.

Kecenderungan pengembangan ilmu pengetahuan global yang semakin kuat memperlihatkan adanya kesamaan persepsi dalam memilih bidang ilmu dan memberikan prioritas kepadanya. Prioritas yang diberikan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan hampir sama karena tempaknya penguasaan bidang penting itulah yang akan memberikan peluang besar kepada mereka untuk tetap berada di garis terdepan dalam memajukan negara industrinya.

Kekuatan negara-negara maju – hampir seluruhnya mereka merupakan pengerak utama arus struktural global – itu yang menjadikan negara dunia ketiga hanya sebagai negara industrialisasi pinggiran. Mas’oed (2002:2) menyebutkan, bahwa keadaan yang menjadikan negara dunia ketiga mengalami ketidakstabilan di tengah dominasi negara maju dikarenakan: pertama, penciptaan dan pengintegrasian ekonomi global di bawah hegemoni kapitalis; kedua, perubahan teknologi yang sangat cepat; dan ketiga, konsentrasi pemilikan uang dan kapital oleh si kaya dan si kuat.
Derasnya arus struktural global membawa dampak keputusan-keputusan yang dilakukan suatu negara. Keputusan-keputusan dalam sektor pendidikan juga tidak bisa melepaskankan diri dari kepentingan arus global tersebut, termasuk didalamnya pembiayaan. Siapakah yang sesungguhnya pemegang riil ilmu pengetahuan atas arus gerak struktural dunia?

Banyak jawaban yang dapat diberikan. Ada yang menyebut negara tertentu, ada yang menyebut menuju kecenderungan unit-unit sosial terkecil, dan ada yang memberikan jawaban konglomerasi global transnasional (TNCs/MNC) di bawah kendali globalisasi. Perkembangan ilmu pengetahuan telah mendorong masyaraat dunia menjadi sebuah kampung global dan terciptanya tatanan ekonomi global. Pendidikan dan pembiayaan pendidikan juga mengalami pergeseran-pergeseran sebagai upaya adaptif. Pembiayaan pendidikan tidak sekedar lokal negara, sekarang telah melintasi batas-batas negara. Pendirian perguruan tinggi asing di Indonesia menunjukan operasi pembiayaan pendidikan atas kendali arus struktural global.

Read More

Oh … Hormon dan Psikologi

Terus terang saya agak kesulitan menjawab persoalan yang dilontarkan pada saya. Siang itu teman saya, perempuan-cantik, mempersoalkan tentang hormon dan kerekatannya dengan psikologi. Dia menunjukkan kepada saya letak kerekatan ilmu psikologi dengan (entah) sesuatu yang berhubungan dengan hormon: daya rekatnya, variabel kerekatannya, jenis kerekatannya, dan seberapa besar variabel kajian tentang hormon ini memiliki kontribusi terhadap keilmuan psikologi.

Sekali lagi ini persolan ini diluar jangkauan saya. Satu sisi saya tidak memiliki landasan keilmuan psikologi, sisi lainnya persoalan terlalu mendadak. Nah, tapi hari ini saya ingin menulis tentang tema itu. Alih-alih membantu teman saya tadi, tulisan ini merupakan pembelajaran bagi saya.

Tapi, tulisan ini lebih banyak melihat persoalan epistimologisnya ketimbang melihat struktur keilmuan psikologi maupun hormon (mungkin cabang biologi atau kedokteran).

Daya Rekat

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memiliki kondisi persis sama. Tak ada satu manusia pun di dunia yang segala sesuatunya sama persis.

Ilmu psikologi memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan setiap manusia meliputi: faktor biologis & genetika (keturunan), faktor pola asuh, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor pengalaman (perjalanan dan pengalaman hidup sehari-hari). Kita mencoba melihat faktor biologis dan genetika, ini terkait dengan persoalan hormon dengan psikologi tadi.

Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada suatu organ target, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Pada umumnya pengaruh hormon berbeda dengan saraf. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya merupakan perubahan yang memerlukan waktu panjang. Contohnya pertumbuhan dan pemasakan seksual.

Sekarang terlihat jelas polanya: hormon (bisa berupa kajian, teori, ataupun hukum) memiliki daya rekat, terutama pada pembentukan manusia yang unik. Daya rekatnya (hormon & psikologi) akan terlihat pada teori perkembangan psikologi, penampakan tanda- tanda sekunder pada manusia dan lainnya dan seterusnya. Rekat???? Iya keduanya akan memunculkan peran untuk menjelaskan sebuah fenomena. Misal, penampakan tanda-tanda sekunder pada manusia merupakan hasil dari produksi hormon tertentu, tapi pada saat bersamaan banyak gejala-gejala psikologis yang tampak di sana.

Variabel Kerekatan

Kalau keduanya rekat (hormon dan psikologi), lantas variabel mana saja yang membuat keduanya rekat. Sebelum jauh, saya mau bertanyan, apakah Anda pernah terkena sakit sariawan? Apa yang Anda lakukan?

Mungkin kita pernah berfikir sariawan terjadi karena kuarang vitamin C. Padahal sariawan tidak berhubungan langsung dengan asupan vitamin C yang kurang, tetapi dengan vitamin B12 (folat). Vitamin C membantu proses penyembuhannya. Padahal sariawan yang selalu dikaitkan dengan panas dalam oleh masyarakat, dapat merupakan manifestasi bermacam-macam penyakit. Bisa diakibatkan oleh berbagai faktor. Paling sering disebabkan kekurangan sayur-mayur dan buah-buahan. Luka akibat penyikatan gigi atau makanan yang keras dan tajam pun dapat menyebabkan sariawan. Stres dan hormon dapat menjadi faktor pemicu. Tidak sedikit orang yang sariawannya kambuh hampir tiap bulan atau setiap menjelang haid.

Baik, variabel pertama yang kuat tampaknya pada hormon dan stres. Hormon memiliki pengaruh terhadap stres pada manusia. Hipertiroid, alias kelebihan hormon tiroid, mungkin Anda pernah mendengar. Gejalanya sering berkeringat, mudah marah, merasa selalu panas, denyut jantung meningkat dan pernapasan juga meningkat per menit merupakan contoh rekatnya variabel hormon dan stres ini.

Stres bukan hanya monopoli orang dewasa. Remaja atau anak muda pun bisa terkena hal serupa. Sementara banyak orang yang tipenya cuek dan santai, namun tak sedikit pula yang tipenya mudah drop jika tertimpa masalah. Ini menjawab variabel kedua, yaitu stres dan perkembangan hormon dalam tubuh manusia. Makanya, sering orang bilang untuk menghilangkan stres olahlah tubuh(tubuh penuh dengan hormon). Cara yang juga oke adalah dengan berolahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk tubuh, tapi juga untuk pikiran.

Aktivitas fisik membuat tubuh melepaskan hormon endorfin yang bisa membuat merasa tenang dan nyaman. Selain olahraga, menghabiskan waktu dengan teman-teman juga menyenangkan.

Nonton, jalan-jalan ke mal atau makan di restoran bersama bisa membuat lebih santai sehingga stres terkendali.

Ah, saya sudah kehabisan nafas. Capai. Ditulis oleh : Teguh Triwiyanto, M.Pd

Read More

Lack of Understanding and Implementation of Attribution Theory inClassroom

Weiner’s attribution theory (1980, 1992) is probably the most influential contemporary theory with implications for academic motivation. It incorporates behaviour modification in the sense that it emphasizes the idea that learners are strongly motivated by the pleasant outcome of being able to feel good about themselves. Attribution theories of motivation describe how an individual, explains, justifies and/or excuses their own and other’s influences motivation (Woolfolk, 2004, p.354)

Bernard Weiner created the framework we use today in terms of achievement. According to Weiner, most of the causes to which students attribute their successes or failures can be characterized in terms of three dimensions: locus (location of the cause internal or external to the person), stability (whether the cause stays the same or can change), and responsibility (whether the person can control the cause).

Certain individuals in common class portray Attribution theories which are controlled in a negative light (Jessie Heath, 2007). Firstly, locus is related to an individual’s self-esteem. When a students’ learning failure is attributed to internal factors, self esteem can be diminished. Teacher doesn’t need to highlight that he or she was having difficultly with the Exposition task to the entire class, by asking one of the student’s work to others could also decrease one’s self-esteem. Another example shown in the classroom is most of the students lack a sense of self-esteem and competence. Students need a ‘re-assurance’. When a student is ‘unsure of herself’, and ‘reluctant to have a go Andrea is ‘frustrated ‘and ‘gives up easily if the work is too hard’.

Secondly, The stability dimension is related to expectations about the future. For example, when Ruth attributes her failure in a task, or subject to a stable factor such as subject difficulty, which is ‘external, stable and uncontrollable’ she is likely to presume she will fail that subject in the future. Thirdly, the controllability dimension is related to emotions. For instance when a student fails to complete task relating to Exposition text, he feels his failure is uncontrollable, and becomes aggressive, and angry. The student could feels helpless and is reluctant to attempt work he assumes he will not be able to complete tasks. Not producing any work is a major learning problem.

Must goal orientations that attainable

Goal orientations are patterns of beliefs about goals related to achievement in school. Goal orientations include the reasons we pursue goals and the standards we used to evaluate progress toward those goals (Woolfolk, 2004, p.359).

Goal setting has proven to be an effective way of ‘improving skills and striving to accomplish a task or activity’. By setting goals students are able to: - ‘direct their attention to the task at hand, mobilise effort, increase persistence and promote development of new strategies’ (Woolfolk and Margetts, 2007, p. 383). The lack of goal setting for the activity had a direct impact on the motivation of the students.

There are four main goal orientations –mastery (learning), performance (looking good), work-avoidance, and social (Murphy & Alexander, 2000; Pintrich & Schunk, 2002, as cited in Woolfolk, 2004, p.359). The main problems arisen in a classroom are the teacher is too goal oriented and the lack of goal setting for the activity had a direct impact on the motivation of the students. Firstly, teacher only wants to see the final result that the student able to go the high school with high mark. It seems that she disregard the process of learning and improving the student skills and knowledge in the classroom. She only wants a good result in reading, writing, math and other subject. Secondly, she set up the students with performance goals. The children found it difficult to relate to the subject, they misunderstand the topic and were unable to master the task; therefore students are made to look stupid and are no longer motivated to try next time.

*) Yusdi Maksum (yusdi.maksum@yahoo.com.au) The author currently studies Postgraduate Diploma in Education at The University of Newcastle Australia, graduated from University of Yogyakarta State.

Read More

Potongan APBN-P Versus Kualitas Pendidikan

Penelitian ini sedikit akan menggambarkan bagaimana variabel biaya berpengaruh terhadap capaian proses pendidikan dan pada gilirannya output pendiidikan.

Variabel input biaya pendidikan yang meliputi biaya pengadaan alat-alat pelajaran, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, biaya pengadaan prasarana pendidikan, dan biaya pembinaan kegiatan peserta didik (extracuriculer) memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap tingkat efisiensi proses pendidikan. Variabel proses pendidikan meliputi penguasaan bahan pendidik, kemampuan verbal pendidik, jam efektif mengajar pendidik, dan intensitas pemakaian perpustakaan. Biaya pengelolaan lembaga pendidikan memiliki hubungan tidak signifikan terhadap tingkat efisiensi internal proses pendidikan.


Jumlah pengeluaran biaya untuk penyelenggaraan pendidikaan sebagian besar dipergunakan untuk gaji/kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan (80.47%). Pengeluaran  terbesar setelah gaji, yaitu pengadaan sarana pendidikan (7.46%). Pengeluaran yang cukup besar, yaitu biaya pembinaan professional (4.32%), biaya pengelolaan lembaga pendidikan (3.91%), pengadaan alat-alat pelajaran (2.55%), dan biaya pemeliharaan sarana pendidikan (1.05%). Pengeluaran biaya pendidikan paling kecil, yaitu untuk pembinaan peserta didik (0.24%).

Biaya pengelolaan lembaga pendidikan mempunyai MRTS yang paling tinggii untuk meningkatkan pencapaian efisiensi internal proses pendidikan dan biaya pembinaan kegiatan peserta didik mempunyai MRTS yang tertinggi meningkatkan pencapaian efisiensi internal output pendidikan. Jika dibandingakn alokasi biaya, maka tampak bahwa alokasi biaya tidak tepat sasaran. Menaikkan biaya pengelolaan lembaga pendidikan dan menaikkan biaya pembinaan peserta didik akan menaikkan pencapaian efisiensi internal dan efisiensi output pendidikan.

Tulisan sejalan dengan temuan penelitian Fuller dan Clarke (McMahon.,et al., 2001:42) dan Fattah (2000:130) pada tingkat pendidikan dasar yang  menemukan input-input berikut yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada prestasi yaitu antara lain: biaya pengadaan bahan pelajaran, biaya pembinaan siswa, dan biaya pengelolaan sekolah.

Nurhadi (1993:4) menyatakan efisiensi dalam proses pendidikan akan dicapai apabila produk pendidikan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai dengan biaya (input) yang minimal, atau produk pendidikan yang diperoleh secara maksimal didapat dengan biaya (input) yang telah ditetapkan.

Nah, biaya pendiidkan yang sudah kecil; dipotong 15 persen, biaya gaji dimasukkan dalam 20 persen alokasi APBN. Kenapa bukan sektor lain yang dipotong?
Ditulis oleh: Teguh Triwiyanto, M.Pd(* Konsultan pendidikan (MA Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta)

Read More